Perjanjian Kinerja Merupakan Perjanjian Kinerja antara Pejabat Publik dan Atasan Pejabat Publik secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan akan menjadi tanggung jawab Pejabat Publik tersebut (Pihak Pertama) dan selanjutnya Atasan Pejabat Publik (Pihak Kedua) akan melakukan Suvervisi yang diperlukan serta melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan Atasan Pejabat Publik (Pihak Kedua) akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.